Tupoksi

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PLERED

 

Sesuai ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas:

  1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Cirebon didasarkan dan berlandaskan pada :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon.
  2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
  3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;
  4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat yang terdiri dari bidang urusan dan rincian urusan.

 

  1. Kecamatan

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan.

Kecamatan mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
  2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. Pengoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
  7. Pembinaan penyelenggaran pelaksanaan pemerintah desa dan/atau kelurahaan;dan
  8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan.

 

Camat mempunyai uraian tugas:

  1. membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  2. mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
  3. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan diwilayah kecamatan;
  4. menyusun dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan tugas kedinasan secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui sekertaris Daerah;
  5. membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai dikecamatan, dalam rangka peningkatan produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;
  6. mendistribusikan dan member petunjuk serta arahan kepada sekertaris kecamatan dan para kepala seksi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya;
  7. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  8. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  9. mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  10. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  11. mengoordinasikan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  12. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
  13. mengelola pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan;
  14. mengelola pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  15. mengelola pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
  17. melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan program kecamatan;
  18. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat otonom di kekecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
  19. menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pertahanan, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah kerjanya;
  20. menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan komunikasi, kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan, pemukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang;
  21. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan , dengan satuan kerja terkait;
  22. mengoordinasikan UPT, di wilayah kerjanya;
  23. memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) para Kepala UPT di wilayah kerjanya;
  24. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masarakat;
  25. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  26. mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran kecamatan;
  27. melaporkan secara rutin, baik tertulis maupan lisan kepada Bupati, setiap kegiatan yang dilakukan atau kejadian di wilayah kerjanya;
  28. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  29. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.